TPL dan Hutan

TPL dan Hutan

Empat aktivis lingkungan hidup asal Sumatera Utara menyampaikan keprihatinan mereka atas kerusakan ekosistem yang terjadi di Danau Toba, Sumatera Utara.
Menurut salah seorang aktivis lingkungan Wilmar Simanjorang, hutan di wilayah Samosir dan Toba Samosir telah berkurang luasnya sejak beroperasinya PT Indo Rayon (sekarang PT Toba Pulp Lestari) yang membutuhkan kayu untuk bubur kertas.
Kondisi ekosistem Danau Toba telah mengalami kerusakan dalam taraf yang cukup serius, hal tersebut nampak dari luas tutupan hutan yang terus berkurang dan kualitas air danau yang telah tercemar.
"Kami sudah adukan ke bupati, ke presiden SBY, kementerian LH, kemenhut, gubernur Sumut, Kejakgung, Mabes Polri, Kapolres Samosir. Menteri LH bilang hentikan itu (penebangan hutan) tapi cuma omong doang," ujar Wilmar di Kantor Walhi, Jakarta, Minggu (1/9/2013).
Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai kawasan tujuan wisata dan kawasan strategi nasional harus dijaga kelestariannya, sehingga kegiatan yang bersifat merusak seperti penebangan hutan harus dihentikan, termasuk pemberian izin kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pengerusakan lingkungan.
"Dengan adanya toba pulp lestari dan penebangan pohon oleh perusahaan lainnya, kami terancam kelaparan, karena dulu setelah panen beras bisa cukup sampai 4 bulan, tapi sekarang hanya cuma 2 bulan karena sawah kering dan sulit air," tuturnya.
Sementara itu, Walhi memastikan akan mendukung upaya masyarakat dalam menyelamatkan ekosistem Danau Toba dan penyelamatan lingkungan lainnya diberbagai tempat di Indonesia.
"Segala bentuk kegiatan yang bersifat merusak harus dihentikan," tandas perwakilan dari Walhi, Mukri menegaskan.(sumber TRIBUNNEWS.COM - )

Protes Kerusakan Hutan Danau Toba, Tiga Aktivis Kembalikan Penghargaan dari SBY

 Protes Kerusakan Hutan Danau Toba, Tiga Aktivis Kembalikan Penghargaan dari SBY

TRIBUNNEWS, JAKARTA - Tiga orang aktivis lingkungan asal Sumatera Utara mengembalikan penghargaan yang mereka dapatkan dari pemerintah sebagai bentuk protes mereka atas kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kawasan Danau Toba.

Marandus Sirait, Wilmar Simanjorang dan Hasoloan Manik adalah peraih penghargaan bergengsi di bidang lingkungan hidup Kalpataru dan Wanalestari. Mereka menilai pemberian penghargaan tersebut tidak lebih dari selebrasi semata, karena tidak ada dukungan lebih lanjut dari pemerintah untuk membantu upaya pelestarian lingkungan.

"Kami kembalikan kepada negara karena di seluruh kawasan di Danau Toba perusakan semakin tak terkendali, di depan mata, seolah-olah bebas saja tanpa hambatan," ujar Marandus Sirait di Sekretariat Walhi, Jakarta, Minggu (1/9/2013).

Sebagai penerima penghargaan Kalpataru dan Wanalestari dari pemerintah, mereka merasa turut memiliki beban moral jika ternyata pemerintah tidak mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan.

Oleh karenanya mereka mengembalikan penghargaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral selaku peraih penghargaan.

Mereka menyebut saat ini kondisi ekosistem Danau Toba telah mengalami kerusakan dalam taraf yang cukup serius, hal tersebut nampak dari luas tutupan hutan yang terus berkurang dan kualitas air danau yang telah tercemar.

"Kami sudah adukan ke bupati, ke presiden SBY, kementerian LH, kemenhut, gubernur Sumut, Kejakgung, Mabes Polri, Kapolres Samosir. Menteri LH bilang hentikan itu (penebangan hutan) tapi cuma omong doang," ujar Wilmar Simanjorang.

Ia menilai Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai kawasan tujuan wisata dan kawasan strategi nasional harus dijaga kelestariannya, sehingga kegiatan yang bersifat merusak seperti penebangan hutan harus dihentikan, termasuk pemberian izin kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan perusakan lingkungan.